Turun Tangan untuk Sumatera Barat

Turun Tangan untuk Sumatera Barat

Sosok Ir. H. Mulyadi memang tidak bisa dilepaskan dari ingatan dan benak masyarakat Sumatera Barat. Politisi kelahiran Bukititnggi pada tanggal 13 Maret 1963 itu adalah orang yang berjasa menyelesaikan pembangunan jembatan Kelok IX yang sempat terkendala karena ketidak tersediaan anggaran. Kelok IX yang merupakan hasil karya para insinyur tanah air itu mampu diselesaikan pembangunannya dan diresmikan oleh Presiden SBY pada tahun 2013 silam merupakan hasil “Lakek Tangan” Mulyadi semasa menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang khusus membidangi pembangunan infrastruktur.

Sesuai dengan judul tulisan ini, “Mulyadi, Turun Tangan untuk Sumatera Barat” saya hendak sedikit memberikan ulasan tentang “lakek tangan” pria yang menyelesaikan studi Strata 1 di Universitas Trisakti Jurusan Teknik Lingkunan itu.

Tentu menjadi perhatian bersama saat ini bahwa banyak infrastruktur di Sumbar sudah sangat tidak memadai dan terurus. Contoh paling nampak adalah, kemacetan panjang yang harus dihadapi oleh warga masyarakat ketika melewati jalan lintas Padang menuju Bukittinggi. Bayangkan, jika normalnya jarak tempuh, Padang ke Bukittinggi bisa ditempuh dalam waktu dua jam, sejak beberapa tahun terakhir, waktu yang harus dilalui untuk jarak sepanjang 91 KM itu mencapai tiga bahkan sampai empat jam.

Siksaan ini bahkan jauh lebih berat jika musim mudik lebaran atau hari libur. Waktu tempuh antar dua kota besar di Sumbar itu bahkan bisa mencapai sembilan sampai sepuluh jam. Apa sebab?, Dan kenapa hal itu dibiarkan? serta pertanyaan lanjutannya, apakah tidak pernah ada solusi dari pemerintah daerah untuk memecahkan persoalan tersebut.

Sebenarnya, tentu saja, hal itu bisa diselesaikan dengan jika pemerintah daerah memiliki kepekaan dan niat baik untuk menyelesaikan disamping ketegasan. Niat dan kemauan serta kesadaran bahwa pemerintah adalah fasilitator warganya untuk mendapatkan akses terbaik bagi sarana umum adalah hal utama.

Sebagai seorang yang pernah menimba ilmu di Akademi Teknik Pekerjaan Umum serta pernah menduduki jabatan sebagai pimpinan komisi di lembaga DPR RI yang membidangi pembangunan infrastruktur tentu Mulyadi paham bagaimana merencanakan, menganggarkan dan bahkan mengeksekusi ide ide pembangunan itu secara kongkrit.

Salah satu legacy Mulyadi semasa menjabat anggota DPR RI adalah penyelesaian pembangunan Jembatan Fly Over Kelok IX. Tidak hanya itu, di beberapa daerah beberapa jalan desa dan penyediaan sarana dan prasarana umum yang amat dibutuhkan masyarakat juga berasal dari bantuan dan ide ide Mulyadi. Bahkan saya menjadi saksi bahwa di sebuah nagari yang terletak di Kabupaten Agam, masyarakat menuliskan nama Mulyadi pada sebuah prasasti sebagai tanda terima kasih kepada putra Bukik Apik itu karena berkat jasanya, masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses ke pembangunan jalan kampung atau jalan desa menjadi bisa menikmati kue pembangunan.

Tidak hanya sebatas pada pembangunan jalan, Mulyadi juga telah menunjukkan kerja nyatanya dengan meneruskan aspirasi warga masyarakat Sumbar untuk mendapatkan akses kepada air bersih dengan membangun sumur bor di Kabupaten Agam, Pasaman, 50 Kota dan Pasaman Barat.

Dalam sebuah wawancara dengan sebuah media online lokal pada pertengahan tahun 2015 silam, saya sempat membaca kalimat Mulyadi bahwa Sumbar adalah daerah yang minim sumber daya alam. Oleh karena itu, untuk pemimpin di Sumbar dituntut memiliki kreativitas dan kemampuan berkomunikasi dengan pengambil keputusan anggaran di pusat.

Sayangnya, selama ini justru tidak mampu mengoptimalkan kemampuan komunikasi itu dengan baik. Saya mencatat, dari 560 orang anggota DPR RI serta pejabat penting di Kementrian kebanyakan dari mereka adalah para perantau Minang atau setidaknya memiliki concern untuk pembangunan di Sumatera Barat. Namun kenapa hal itu tidak diberdayakan dan kenapa potensi ini tidak dimanfaatkan?.

Jawaban singkat saya dapat dari seorang teman di Kementrian. Ia menyebut selama ini nyaris tidak ada satupun komunikasi yang dijalin pemerintah Sumbar dengan pemangku keputusan di pusat. Andaikan, kata dia menambahkan, pemerintah dan pejabat Sumbar mau menyediakan waktu untuk berdiskusi serta “menggili” mereka untuk menyediakan anggaran sudah barang tentu mereka akan melakukannya. Namun selama ini pula hal itu tidak dilakukan. Dan akibatnya, seperti yang sama sama kita rasakan sebagai warga Sumbar, daerah ini tengah “Mati Gaya” dan mengalami “Darurat Infrastruktur”.

“Perlu Lakek Tangan Orang Kreatif”

Banyak hal lain yang bisa dibahas terkait pembangunan di Sumbar ini, teramat banyak dan mungkin akan memakan waktu yang lama. Namun inti dari semua itu adalah diperlukan sebuah kemauan dan keterampilan melobi serta kelenturan komunikasi para pemangku jabatan untuk mewujudkannya.

Sumbar tidak memiliki cadangan minyak, tambang yang luas, dan sebagainya. Namun dibalik ketidakberdayaan itu, Sumbar memiliki potensi yang selama ini nyaris tidak dikelola dengan baik. Apa? yaitu sektor parisiwata. Sektor unggulan inilah yang selama ini dibiarkan tertidur pulas dan tidak dikelola dengan baik sehingga menghasilkan devisa bagi daerah.

Sumbar memiliki keindahan alam serta keragaman kuliner yang bisa dimanfaatkan dan diolah sedemikian rupa dan dijadikan sebagai komoditi unggulan untuk menarik minat para pelancong untuk datang berkunjung.

Akan tetapi, untuk memberikan layanan terbaik di sektor pariwisata ini, terdapat banyak hal yang harus dibenahi salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasana umum serta memberikan edukasi kepada warga masyarakat untuk welcome menerima kedatangan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Jelas Ini adalah tantangan yang tidak mudah untuk diselesaikan, namun sekali lagi, tanpa kemauan dan tentu saja kreatifitas hal itu jelas tidak bisa direalisasikan. Apalagi tidak dilengkapi dengan kemampuan, pengetahuan dan tekad yang kuat seorang pemimpin.

Sumbar jelas membutuhkan seorang pemimpin yang siap berkorban dan berorientasi betul-betul ingin mengabdi kepada rakyat serta tidak alergi dikritik . Bukan yang bertujuan mencari jabatan agar dihormati dan dilayani.

Saya membaca dalam dalam Tagline Kampanye Mulyadi, “Turun Tangan untuk Sumatera Barat”. Pas dibaca, nyaman terdengar di telinga dan tentu saja buktinya sudah ada. Jika Mulyadi kini ingin turun tangan mengurus Sumbar, maka jangan halangi dia, berikan karpet merah agar kita bisa kembali merasakan “LAKEK TANGANNYA”

Setuju ?